Jakarta, 21 September 2026 — Badan Pengawas Obat dan Makanan menyelenggarakan kegiatan sosialisasi terpadu terkait Reformasi Birokrasi dan Penguatan Core Values ASN BerAKHLAK pada Senin, 21 September 2026. Pertemuan strategis yang digelar secara daring dan luring ini diinisiasi oleh Biro Hukum dan Organisasi bersama Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengawasan Obat dan Makanan, serta diikuti oleh seluruh jajaran pegawai BPOM dari unit kerja pusat hingga Unit Pelaksana Teknis di seluruh Indonesia. Forum ini bertujuan untuk menyelaraskan pemahaman, memperkokoh integritas, dan memacu implementasi budaya kerja adaptif guna mewujudkan tata kelola pengawasan obat dan makanan yang berdampak langsung bagi masyarakat luas.
Dalam pemaparannya, perwakilan PPSDM POM menekankan pentingnya internalisasi nilai dasar ASN BerAKHLAK—Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif—sebagai pedoman moral dan etika kerja setiap aparatur negara. Nilai-nilai ini diwujudkan secara konkret melalui pemberian pelayanan prima ramah disabilitas dan responsif lewat HALOBPOM, penegakan integritas tanpa toleransi suap saat inspeksi sarana, pemanfaatan fasilitas negara secara tertib, serta peningkatan kapasitas pegawai melalui program tugas belajar dan forum berbagi ilmu. Di samping itu, pegawai didorong untuk selalu menghargai keberagaman, menjaga kerahasiaan data strategis pengawasan, beradaptasi lincah menghadapi sistem digital maupun tren produk di media sosial, serta memperkuat kolaborasi lintas sektor bersama instansi penegak hukum dan mitra komunitas.
Sejalan dengan penguatan karakter tersebut, Biro Hukum dan Organisasi memaparkan arah Desain Besar Reformasi Birokrasi Nasional 2026–2045 dan penyesuaian regulasi masa transisi yang memosisikan birokrasi sebagai motor penggerak pembangunan. Transformasi tata kelola internal pada area hulu (RB General) diarahkan pada percepatan digitalisasi sistem pemerintahan, manajemen talenta berbasis sistem merit, penguatan integritas anti-korupsi, serta penerapan Sistem Manajemen Terintegrasi BPOM dengan siklus perbaikan berkelanjutan. Sementara itu, pada area hilir (RB Tematik), BPOM memfokuskan kinerjanya pada enam prioritas nasional, mencakup pendampingan sertifikasi UMKM untuk pengentasan kemiskinan, fasilitasi kemudahan izin berusaha guna menarik investasi, pengawalan hilirisasi riset farmasi dan pangan lokal, penjaminan keamanan pangan program Makanan Bergizi Gratis, pengawasan distribusi obat sesuai standar lewat BPOM Mobile, serta perintisan pendidikan vokasi pengawasan bersama lembaga akademisi.
Melalui pelaksanaan tata kelola yang terukur dan berkesinambungan, BPOM berhasil mempertahankan predikat istimewa dengan capaian Indeks Reformasi Birokrasi mencapai 97,74 pada tahun 2025, perolehan nilai sempurna pada Indeks Reformasi Hukum, serta capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan selama dua belas tahun berturut-turut. Prestasi ini bahkan telah menjadikan BPOM sebagai rujukan studi banding praktik reformasi birokrasi bagi sedikitnya sembilan belas kementerian dan lembaga negara serta pemerintah daerah. Ke depan, pencapaian ini diperkuat melalui implementasi kerangka kerja Tiga Lini pada pembangunan Zona Integritas dan pendekatan kemitraan Pentahelix yang melibatkan unsur pemerintah, akademisi, dunia usaha, masyarakat, serta media demi menciptakan birokrasi kelas dunia yang bersih, berdaya saing, dan terpercaya.
