Jakarta, 2 Februari 2026 - Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) melalui Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) tengah mempersiapkan penerapan pilot layanan sandi data dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) pada sistem elektronik internal. Layanan sandi data BSSN, yang mencakup enkripsi data, masking, hash password, dan fitur keamanan lainnya, akan diujicobakan pada aplikasi Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) yang dikelola oleh Biro Hukum dan Organisasi BPOM.
Penerapan ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk memenuhi aspek kerahasiaan data sesuai dengan regulasi seperti Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, Keputusan Kepala BSSN No. 444 Tahun 2024, serta standar ISO 27001:2022. Aplikasi KIE dipilih karena lingkupnya yang lebih terbatas dan dinilai lebih siap untuk tahap awal implementasi. Aplikasi ini digunakan oleh 78 akun internal (76 UPT, 1 admin pusat, dan 1 akun Biro Hukor) serta menangani sekitar 40.000–50.000 responden tanpa akun setiap tahunnya, dengan data pribadi yang disimpan meliputi nama, nomor telepon, dan alamat domisili.
Dalam rapat tersebut, BSSN menjelaskan bahwa implementasi akan dilakukan dengan skema cryptography as a service, di mana modul kriptografi akan ditempatkan di infrastruktur BPOM. Data akan dienkripsi sebelum disimpan ke database, sementara kunci enkripsi dikelola oleh BSSN. Proses instalasi modul direncanakan berlangsung selama tiga hari kerja, termasuk verifikasi teknis dan uji performa. BPOM menargetkan agar satu aplikasi telah menerapkan layanan sandi data pada Triwulan I Tahun 2026, dengan harapan dapat diperluas ke aplikasi lain setelah melalui evaluasi dan persetujuan lebih lanjut.
Langkah ini juga sejalan dengan upaya BPOM dalam meningkatkan indeks keamanan digital serta mengantisipasi perkembangan teknologi, termasuk Post-Quantum Cryptography (PQC). Diharapkan, penerapan layanan sandi data tidak mengganggu operasional aplikasi KIE, justru meningkatkan tingkat keamanan data, khususnya data pribadi yang dikelola oleh instansi tersebut.
