Jakarta, 20 Januari 2026 — Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) BPOM menerima kunjungan studi banding dari Biro Data dan Informasi (Biro Datin) POLRI pada Selasa (20/01) melalui pertemuan daring. Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan pembelajaran terkait pengelolaan Big Data serta menggali pengalaman dan masukan dari BPOM guna mendukung penguatan fungsi data di lingkungan POLRI.
Kunjungan ini dilakukan sebagai tindak lanjut atas keinginan POLRI untuk mempelajari praktik terbaik pengelolaan data di BPOM yang dinilai berhasil mencapai indeks Satu Data Indonesia (SDI) yang sangat baik, yakni sebesar 80,08. POLRI, yang saat ini memiliki Biro Datin di bawah Divisi TIK, memandang BPOM sebagai referensi utama (role model) dalam menyusun tata jalan (roadmap) pengembangan unit data mereka.
Mewakili Pusdatin BPOM, Ibu Judhi dalam sambutannya menjelaskan sejarah perkembangan organisasi yang telah bertransformasi sejak tahun 2001 hingga menjadi unit solid yang membawahi berbagai fungsi teknis dan tata usaha. Pihak POLRI menyambut baik paparan tersebut, terutama terkait keberhasilan BPOM dalam melakukan simplifikasi aplikasi dari semula 460 menjadi 18 aplikasi inti melalui evaluasi ketat terhadap peta proses bisnis.
Dalam sesi diskusi yang berlangsung interaktif, BNPP menyoroti strategi simplifikasi aplikasi yang diawali dengan penguatan kerangka kerja SPBE dan penerbitan Peraturan Kepala Badan sebagai dasar hukum. BPOM menjelaskan bahwa setiap pengembangan aplikasi wajib melalui mekanisme clearance di Pusdatin untuk menghindari duplikasi fungsi, serta menerapkan strategi "uji petik" dengan mematikan server saat migrasi ke Pusat Data Nasional (PDN) untuk memvalidasi urgensi sebuah sistem. Terkait pengelolaan data, BPOM menekankan pentingnya standarisasi melalui kebijakan Master Data yang didukung oleh SOP Penyelenggaraan Satu Data serta Forum Satu Data untuk menjaga konsistensi metadata. Selain itu, penggunaan Kamus Data menjadi instrumen krusial untuk menjelaskan konteks setiap field dalam basis data agar dapat dipahami secara seragam oleh seluruh unit kerja dan pengembang.
Melalui kegiatan ini, POLRI berharap dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas dalam meningkatkan kapasitas pengelolaan data dan memperkuat implementasi SPBE di instansinya. Kunjungan ini juga diharapkan dapat mempererat koordinasi antarlembaga dalam mewujudkan tata kelola data pemerintah yang terintegrasi dan akuntabel.
