JAKARTA – Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) melakukan langkah awal penguatan transformasi digital melalui inisiasi integrasi layanan pada Portal Layanan Digital Nasional yang dikenal dengan nama "INAku". Hal ini dibahas secara mendalam dalam rapat koordinasi bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) yang dilaksanakan secara daring pada Senin, 4 Mei 2026. Pertemuan tersebut bertujuan untuk menindaklanjuti arahan Presiden terkait transisi dari Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menuju Pemerintah Digital yang berorientasi pada kebutuhan pengguna (User-Centric).
Portal INAku dirancang untuk menghadirkan layanan satu pintu yang terintegrasi, sehingga masyarakat tidak perlu lagi dibebani dengan pengisian data berulang atau penggunaan banyak aplikasi dengan kata sandi yang berbeda. Dalam ekosistem digital ini, BPOM diidentifikasi memiliki peran krusial, terutama pada layanan siklus hidup yang mencakup keamanan obat dan makanan serta layanan pendukung berusaha. Integrasi ini nantinya akan memanfaatkan Identitas Digital (IKD) sebagai Single Sign-On (SSO) untuk memastikan validitas pengguna melalui proses verifikasi yang ketat.
Sebagai tahap awal integrasi pada tahun 2026, BPOM menyepakati untuk memprioritaskan layanan yang bersifat informatif bagi masyarakat. Fokus utama integrasi data akan mencakup layanan "Cek BPOM" untuk mengecek produk teregistrasi, penyebaran Public Warning terkait produk berbahaya, serta rilis pers mengenai keamanan produk. Selain itu, rapat tersebut juga membahas potensi pengembangan fitur pemindaian (scanning) produk secara langsung melalui portal serta dukungan BPOM dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Secara teknis, integrasi ini akan memanfaatkan infrastruktur API yang sudah tersedia di Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) Komdigi guna mempercepat proses onboarding. Tim Pusdatin BPOM selanjutnya akan berkoordinasi dengan tim produk KemenPANRB untuk merinci spesifikasi teknis dan mendesain alur pengalaman pengguna (user journey) di dalam portal tersebut. Sinergi ini diharapkan dapat mewujudkan prinsip once-only, di mana masyarakat cukup sekali menyerahkan data untuk mengakses berbagai layanan pemerintah secara efisien dan akurat.
