Jakarta, 10 Maret 2026 – Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menggelar rapat koordinasi secara hibrida pada Selasa, 10 Maret 2026. Pertemuan lintas instansi ini membahas secara teknis tindak lanjut pengintegrasian database produk bersertifikat halal dari BPJPH dengan database Nomor Izin Edar (NIE) yang dikelola oleh BPOM.
Langkah strategis ini merupakan amanat dari Perjanjian Kerja Sama (PKS) Nomor 10 Tahun 2024 serta tindak lanjut atas rekomendasi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2025. BPK merekomendasikan perlunya perancangan integrasi database kedua lembaga guna mengoptimalkan pemetaan kewajiban sertifikasi dan registrasi produk bagi pelaku usaha.
Dalam pelaksanaannya, aliran data antara BPOM dan BPJPH sejatinya telah mulai diimplementasikan pada Triwulan IV, khususnya untuk sistem registrasi obat tradisional (ASROT). Meski demikian, pihak BPOM mencatat bahwa implementasi tersebut belum berjalan optimal dan masih memerlukan penyempurnaan, terutama terkait pertukaran data berbasis Application Programming Interface (API).
Selain sektor obat tradisional, rapat koordinasi ini menyoroti secara khusus kebutuhan integrasi pada Direktorat Registrasi Pangan Olahan (RPO). Sektor pangan olahan menjadi prioritas utama untuk diselesaikan mengingat besarnya volume produk yang membutuhkan sertifikasi halal. Berdasarkan evaluasi sistem saat ini, aplikasi e-reg RBA pada Pangan Olahan baru dapat mengakomodasi input manual untuk tanggal terbit sertifikat halal, namun belum dapat menarik data nomor sertifikat halal secara otomatis.
Tantangan utama yang dihadapi dalam proses integrasi ini adalah perbedaan arsitektur pendataan antara kedua lembaga. Di sistem BPOM, satu Nomor Izin Edar (NIE) bersifat spesifik untuk per produk atau varian. Sementara itu, sistem BPJPH memungkinkan satu nomor sertifikat halal untuk mencakup beberapa produk sekaligus. Untuk menjembatani perbedaan ini, BPOM mengusulkan penambahan elemen data dari sistem BPJPH, seperti informasi nama dan alamat pabrik, untuk memastikan keakuratan pemetaan produk.
Sebagai kesimpulan rapat, BPOM dan BPJPH sepakat untuk mengklasifikasikan kembali elemen data yang dipertukarkan agar interoperabilitas sistem dapat tercapai. Pihak BPJPH akan menyiapkan endpoint API terbaru, sementara BPOM akan menggunakan data tersebut untuk memvalidasi kebenaran klaim halal pada produk-produk yang terdaftar melalui portal Satu Data.